PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN VI ISOI 2009

BERLANGSUNG LANCAR DAN SUKSES

Di luar dugaan, ternyata pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan ISOI (PIT) VI 2009 di IPB Convention Center Botani Square, Bogor dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari berbagai elemen kelautan di seluruh Indonesia. PIT VI ISOI kali ini disebut-sebut sebagai yang termegah dan terbesar sejak ISOI pertama kali mengadakan PIT tahun 2003.  PIT ISOI VI yang berlangsung tanggal 16 dan 17 No-vember 2009 itu berhasil menghadirkan sejumlah pembicara asing dari Amerika, Belanda dan Jepang. Pembukaan PIT ISOI VI diawali dengan laporan ketua Panitia PIT VI ISOI Ahmad Najid, M.Si dan Sambutan Ketua Umum ISOI Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo, M.Sc. Selanjutnya PIT dibuka secara resmi oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Umar Anggara Jenie. Dalam sambutannya, Ketua LIPI mengajak seluruh peneliti dan ilmuan In-donesia untuk menggali lebih jauh potensi kelautan Indonesia lewat  penelitian yang kontinyu di bidang kelautan.

Pemerintah harus segera membuat dan mengembangkan kebijakan nasional dan strategi penanganan perubahan iklim yang memasukan berbagai komponen ekonomi, peraturan, penelitian dan pengembangan, kesadaran masyarakat, informasi, mitigasi dan adaptasi.

"Kebijakan nasional ini disusun dan disebarluasakan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat pengambil kebijakasanaan hingga masyarakat paling bawah," Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Umar Anggara Jenie yang tampil sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada Pertemuan Ilmiah Tahunan VI Ikatan Sarjana Oseonologi Indonesia (PIT-ISOI), di Botani Square, Bogor, Senin.

Belum adanya permodalan merupakan masalah yang menghambat upaya untuk mengembangkan industri kelautan yang optimal, kata Aris Kabul Pranoto, Kasubdit Jasa Kelautan dan Kemaritiman Departemen Kelautan Indonesia (DKP).

Selain itu, katanya, masalah lainnya adalah lemahnya penguasaan teknologi, belum memadainya kapasitas sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur, belum adanya perencanaan pengelolaan yang konfrehensif, belum adanya data yang akurat, dan masih adanya kekosongan hukum dan kelemahan dalam penerapannya.